Beberapa Hal Yang Harus Anda Penuhi Untuk Menangguhkan Iauran Jaminan Pensiun

Beberapa Hal Yang Harus Anda Penuhi Untuk Menangguhkan Iauran Jaminan Pensiun

Beberapa Hal Yang Harus Anda Penuhi Untuk Menangguhkan Iauran Jaminan Pensiun

Berita Terbaru Ekonomi dan Bisnis – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Sumbangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Saat Bencana Non Alam Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). PP tersebut melonggarkan beberapa proyek, yakni komitmen Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Mulai dari toleransi batas waktu cicilan, pengurangan, dan selanjutnya penundaan.

Beberapa Hal Yang Harus Anda Penuhi Untuk Menangguhkan Iauran Jaminan Pensiun

Atas keterlambatan angsuran sebagian dari komitmen Jaminan Pensiun, diatur dalam Pasal 17 PP No. Pertama-tama, atasan dibutuhkan untuk mengumpulkan komitmen JP dari para pekerja, yaitu 1 persen dari gaji spesialis. Selain itu, manajer diwajibkan untuk menyimpan 2 persen dari gaji pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagian sisa komitmen JP yaitu 99 persen dari komitmen JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diberikan penundaan angsuran ruas JP Kontribusi yang dibayarkan secara double atau Secara bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2000 dan selesai paling lambat tanggal 15 April 2022, “Begitulah substansi Pasal 17. Pedoman tersebut juga mengatur penundaan bagi UKM dan organisasi menengah dan besar. Para pelaku UMKM sendiri diberikan syarat untuk mendapatkan penundaan pembayaran iuran JP.

“Buruh yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota sebelum tanggal 2O2O Agustus harus memberikan kompensasi kepada Kontribusi JP sampai dengan 2O2O Juli atau hanya mendaftarkan pekerja sebagai anggota setelah 2O2O Juli harus memberikan kompensasi sebagian Kontribusi sebagaimana disinggung dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,” substansi pasal 20 Sementara itu, Pasal 21 menyatakan bahwa pelaku usaha miniatur dan organisasi kecil harus memberitahu BPJS Ketenagakerjaan setiap hari sebelum menerima pemberitahuan tersebut. Maka, penangguhan bagi organisasi menengah dan besar juga memiliki syarat sehingga mereka dapat menunda pembayaran komitmen Jaminan Pensiun. Ini diatur dalam Pasal 18.

“Penciptaan, penyampaian, atau kegiatan bisnis utama sempat terganggu akibat peristiwa non-katastropik penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19), yang mengakibatkan penurunan transaksi bulan ke bulan / omset pembayaran lebih dari 30. persen, informasi yang disampaikan dari bulan ke bulan sejak 2O2O Februari. Surat pengumuman dari inisiatif bisnis yang paling tinggi sesuai dengan beberapa kejujuran dasar, “isi artikel itu. Selain itu, untuk akomodasi penggunaan penangguhan cicilan komitmen JP untuk organisasi menengah dan besar, BPJS Ketenagakerjaan awalnya akan menyelesaikan pemeriksaan selambat-lambatnya 3 hari setelah permohonan diterima. “Apabila permohonan sudah didapat dan telah dikukuhkan di dalam sejauh mungkin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan akan segera menyarankan pemberhentian atau pengesahan penangguhan angsuran sebagian Kontribusi JP dalam waktu satu hari setelah hasil pemeriksaan, ”demikian substansi Pasal 19. Setelah konfirmasi laporan permintaan penundaan, BPJS Ketenagakerjaan akan memberitahukan pemberhentian atau pengesahan secara fisik atau elektronik melalui jalur administrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *